Jakarta — Pemerintah hingga kini belum menetapkan status darurat bencana nasional terkait musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penentuan status bukanlah prioritas utama, melainkan efektivitas penanganan bencana di lapangan.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki berbagai pertimbangan dalam menentukan status bencana nasional. Namun, ia menekankan bahwa sejumlah pertimbangan tersebut tidak dapat disampaikan secara terbuka. “Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ujar Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, seluruh sumber daya pemerintah telah dikerahkan untuk membantu daerah terdampak. Baik pemerintah pusat maupun daerah disebut bekerja optimal dalam mempercepat proses evakuasi, penyelamatan, hingga distribusi bantuan. “Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait, untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” ujarnya.
Prasetyo juga memastikan bahwa belum ditetapkannya status darurat bencana nasional tidak menghambat masuknya bantuan dari luar negeri jika sewaktu-waktu diperlukan. Ia mencontohkan penggunaan instruksi presiden (Inpres) saat menerima bantuan internasional pada bencana di Palu beberapa tahun lalu. “Tidak ditetapkan status darurat bencana nasional bukan berarti tidak bisa menerima bantuan dari negara lain,” tegasnya.
Meski begitu, pemerintah menilai kondisi saat ini masih dapat ditangani dengan kemampuan nasional. Beberapa negara sahabat telah menyampaikan tawaran bantuan, namun pemerintah memilih untuk menunda penerimaan bantuan tersebut. “Untuk sementara ini belum. Namun kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan keprihatinan dari negara-negara sahabat,” kata Pras.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam mengatasi dampak bencana tanpa harus segera menetapkan status bencana nasional. “Kita merasa bahwa pemerintah masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujarnya.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus memaksimalkan langkah-langkah penanganan, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses, hingga pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak di wilayah Sumatera.
