Lensaislam.com : Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir ikut buka suara soal wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengusulkan tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Menurut Prof Haedar, sebaiknya wacana BNPT itu hanya sebatas ide semata dan tidak perlu dilanjutkan menjadi sebuah kebijakan karena bisa memicu polemik baru.
"Ya sebenarnya ini setback ya BNPT itu, lalu biarpun baru ide baru pendapat tapi jangan sampai itu jadi kebijakan. Kalau masjid nanti ada pengawasan, dan tempat-tempat ibadah lain ada pengawasan di situ, juga sekolah misalkan, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan juga ada alarm," kata Prof Haedar di kampus terpadu UII, Sleman, Yogyakarta, Kamis, 7 September 2023.
Prof Haedar mengatakan tempat ibadah merupakan sumber nilai berbangsa dan sumber nilai etika masyarakat. Jika ada sesuatu yang salah, seharusnya ditindak dengan aturan yang sudah ada.
"Bilamana dalam situasi kebangsaan kita ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, atau terkait umat beragama tertentu mestinya itu diambil tindakan-tindakan yang sejalan dengan hukum dan tidak lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi," ucapnya.
Prof Haedar menilai pengawasan tempat ibadah akan berdampak luas ke masyarakat. Karena itu, BNPT diminta untuk meninjau kembali usulan tersebut.
"Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel yang mengusulkan semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Usulan untuk merespons pertanyaan dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin saat rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin kemarin, 4 September 2023 di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. ***
Editor : AM. Isa Karim D | Lensaislam.com | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
