Anggota DPR FPKS, Mufida Minta Ada Kanal Aduan Responsif dan Solutif Soal BSU Pekerja

53

 

Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Tenaga Kerja membuka layanan pusat pengaduan terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) para pekerja.

Mufida meminta layanan pusat pengaduan ini bersifat terpusat dan responsif. Ia menyebut Kemenaker memang telah memiliki kanal pengaduan via website, telepon dan WhatsApp.

Meski begitu, Mufida meminta sifat responsif atas aduan dan batas waktu penyelesaian aduan juga menjadi standar layanan pengaduan.

Mufida mendapat banyak laporan terkait persoalan penyaluran BSU tahap III oleh pekerja. Persoalan yang didapatkan terkait kendala belum cairnya BSU padahal sudah terdaftar, jumlah yang masuk ke rekening masih 0, persoalan rekening bersama hingga pertanyaan soal asas keadilan bagi penerima BSU.

“Aduannya banyak sekali, saya kita aduan ini juga sudah sampai di Kemenaker. Sebab itu, perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini,” ungkap Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara massif kepada pekerja penerima BSU.

“Coba lihat di setiap kampanye soal manfaat BSU oleh Kemenaker di Media Sosial, justru komentar yang muncul adalah aduan beragam persoalan terkait BSU dan pencairan BSU oleh pekerja. Jadi teman-teman pekerja mencari-cari saluran pengaduan kemana mereka harus mendapatkan solusi. Kemenaker harus menangkap aspirasi ini,” terang Mufida.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengingatkan, semangat BSU adalah pemberian bantuan bagi pekerja agar tetap bisa menjalankan roda ekonomi keseharian. Kampanye manfaat BSU yang tengah dilakukan Kemenaker seharusnya juga dirasakan mereka yang ternyata kesulitan dalam pencarian BSU.

“Uang 1 juta benar-benar amat bermanfaat bagi pekerja dengan gaji di angka Rp 3,5 juta. Apalagi sekarang bersamaan PTM tebatas dimulai, banyak pekerja yang mengadukan butuh BSU untuk biaya sekolah anak-anak, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar pembina Sahabat Migran ini.

comments

LEAVE A REPLY