Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menyampaikan bahwa keputusan perpanjangan tersebut ditetapkan setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh unsur terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI-Polri, serta instansi teknis lainnya. Ia menegaskan, situasi di lapangan masih membutuhkan upaya penanganan intensif, terutama dalam proses pencarian korban dan pendataan kerusakan.
“Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh,” ujar Mahyeldi di Padang, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, masa tanggap darurat yang sebelumnya berlangsung sejak 25 November hingga 8 Desember 2025 belum cukup untuk menuntaskan seluruh proses penanganan di lapangan. Kerusakan infrastruktur, khususnya akses utama yang terputus akibat banjir dan longsor, masih menjadi kendala dalam mobilisasi logistik dan percepatan evakuasi.
“Setelah kita adakan rapat hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan masa tanggap darurat sampai dengan 22 Desember 2025,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta seluruh kepala daerah di Sumatra Barat untuk segera melengkapi pendataan kerusakan secara akurat dan terverifikasi. Data tersebut, kata dia, sangat penting sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kelengkapan data-data ini tentunya untuk membuat langkah-langkah bagi masyarakat kita yang terdampak bencana alam,” ujarnya.
Dengan perpanjangan status ini, pemerintah provinsi memastikan seluruh sumber daya tetap dimaksimalkan untuk evakuasi, penanganan pengungsi, pemulihan akses, dan percepatan pendataan kerusakan. Pemerintah juga menyerukan masyarakat tetap waspada mengingat curah hujan di sejumlah wilayah masih tinggi. *
