Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan menggelontorkan dana hingga Rp 1,2 triliun per hari pada 2026 untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran raksasa ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual SDGs di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025). Ia menjelaskan bahwa total anggaran BGN untuk MBG pada 2026 mencapai Rp 335 triliun, terdiri atas pagu Rp 268 triliun dan dana cadangan Rp 67 triliun.
Menurut Dadan, seluruh anggaran yang dikelola BGN akan langsung disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah. Mekanisme ini diharapkan memastikan distribusi gizi berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Uang yang diamanahkan ke BGN digelontorkan langsung ke garis depan, ke dapur-dapur gizi di seluruh wilayah,” ujar Dadan.
Distribusi Anggaran: Jawa Rp 900 Juta, Papua Rp 4 Miliar per Bulan
Dadan memaparkan, besaran anggaran yang diterima SPPG berbeda tergantung lokasi. Di wilayah Jawa, satu SPPG mengelola dana sekitar Rp 900 juta per bulan. Sementara di Papua, jumlahnya bisa mencapai Rp 4 miliar per bulan karena tantangan geografis dan logistik yang lebih besar.
“Kalau di Papua barangkali Rp 4 miliar per bulan, karena biaya operasional dan distribusi memang jauh lebih tinggi,” katanya.
Anggaran 2025 Berpotensi Naik Jadi Rp 99 Triliun
Selain mempersiapkan anggaran 2026, Dadan juga mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk tahun 2025 berpotensi meningkat dari Rp 71 triliun menjadi Rp 99 triliun. Peningkatan ini diperlukan lantaran BGN mengalami kekurangan dana seiring tingginya permintaan MBG.
Hingga saat ini, BGN telah menyalurkan sekitar Rp 46 triliun, yang menurut Dadan langsung digunakan untuk membeli berbagai produk pangan lokal dan menambah pendapatan masyarakat.
“Dengan belanja langsung ke daerah, program MBG tidak hanya memberikan asupan gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Tugas BGN: Entaskan Kemiskinan Lewat MBG
Dadan menegaskan bahwa BGN mendapatkan amanah khusus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy untuk menjadikan program MBG sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
“Ini adalah tugas BGN menyelesaikan apa yang diamanahkan Menteri PPN, yakni memastikan MBG memberi dampak ekonomi sekaligus kesehatan,” ujarnya.
Dengan anggaran jumbo dan mekanisme distribusi yang dipertajam, BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau seluruh anak Indonesia pada 2026, sekaligus mendorong perbaikan gizi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *
.webp)
.webp)
