Jakarta, 1 September 2025 – Wakil Panglima TNI Jenderal Tendyo Budi Revita membantah tudingan adanya skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, TNI tetap berpegang teguh pada konstitusi dan tidak memiliki niat mengambil alih kendali keamanan masyarakat.
Tendyo menilai isu tersebut keliru dan tidak berdasar. “Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” ujarnya saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut dia, soliditas di tubuh TNI saat ini sangat kuat, baik di Markas Besar (Mabes) TNI maupun di tiga matra: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). TNI, kata Tendyo, hanya akan membantu operasi institusi lain sesuai aturan dan permintaan resmi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil Panglima TNI dan Kapolri pada 30 Agustus 2025 untuk membahas penanganan aksi penolakan kenaikan tunjangan DPR RI yang meluas di berbagai daerah. Presiden meminta aparat keamanan bekerja sama menjaga situasi tetap kondusif.
Tendyo menegaskan, dalam penanganan unjuk rasa, Polri tetap berada di garis depan. Keterlibatan TNI hanya bersifat membantu dan dilakukan jika ada kondisi yang membutuhkan. “Yang di depan kan Polri dulu. Baru setelah itu, kalau memang situasi mengharuskan, kita bersama Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” tegasnya.
Di media sosial, isu mengenai skenario darurat militer sempat mencuat dan bahkan menjadi trending topic di platform X. Beberapa organisasi masyarakat menyerukan agar massa mundur dari garis depan unjuk rasa karena khawatir situasi dimanfaatkan untuk menjustifikasi langkah tersebut.
Tendyo kembali menegaskan bahwa TNI tetap pada koridor hukum dan konstitusi. “Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri,” kata jenderal TNI AD itu.
