Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait aksi penjarahan yang terjadi di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Minggu (31/8). Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, serta dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi peristiwa tersebut.
“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” tulis Sri Mulyani pada Senin (1/9/2025).
Risiko Jabatan sebagai Pejabat Negara
Sri Mulyani menegaskan, insiden yang dialaminya merupakan bagian dari risiko jabatan sebagai pejabat publik. Ia memahami tidak semua kebijakan pemerintah mendapat persetujuan masyarakat.
“Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur,” jelasnya.
Mekanisme Demokrasi
Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa semua kebijakan negara dibuat berdasarkan Undang-Undang yang disusun bersama Pemerintah, DPR, DPD, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Ia mengingatkan, apabila ada pihak yang tidak puas, tersedia jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan.
“Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, serta represi,” tegasnya.
Menjaga Integritas dan Amanah
Sri Mulyani juga menegaskan komitmennya menjalankan tugas negara dengan amanah, kejujuran, integritas, serta profesionalisme. Menurutnya, tugas seorang pejabat publik tidak mudah karena menyangkut nasib rakyat dan masa depan bangsa.
“Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat,” ujarnya.
Kritik sebagai Bahan Evaluasi
Sri Mulyani mengapresiasi berbagai kritik, saran, hingga makian yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, semua itu menjadi bahan evaluasi dan pembenahan diri, khususnya bagi Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian,” ungkapnya.
Seruan Menjaga Indonesia Bersama
Menutup pernyataannya, Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan membangun bangsa dengan cara yang beradab. Ia menegaskan, demonstrasi merupakan hak warga negara, namun tidak boleh dilakukan dengan cara merusak atau menjarah.
“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, serta melukai perasaan publik. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” pungkasnya.
