Tidak Etis Anggota Dewan dari PSI Bocorkan Rancangan Anggaran APBD DKI Yang Sedang Dibahas

256

Lensa Islam : Beredarnya informasi yang mengatakan salah satu anggota dewan DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyampaikan ke publik terkait rancangan anggaran APBD DKI Jakarta dinilai sangat tidak etis dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan.

Salah satu orang yang memberikan komentar nya terkait apa yang dilakukan oleh William Aditya dari PSI itu dikomentari oleh Wasekjen demisioner Laskar Merah Putih (LMP), Burhan Saidi

Apa yang dilakukan oleh William menurut, Burhan sangat tidak etis dan terkesan mencari panggung di mata masyarakat. Seolah-olah yang bersangkutan memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat, padahal ini menunjukkan kalau yang bersangkutan itu tidak faham tugas dan kewajibannya sebagai seorang anggota Dewan.

“Yang dia (William) lakukan itu sangat tidak elok, karena akan memunculkan opini buruk dan ketersinggungan, karena sudah mengganggu stabilitas dan ketenangan warga DKI pasca Pilkada 2017,” ujar Burhan.

Seharusnya menurut Burhan, William sebagai Anggota Dewan yang baru dilantik, belajar dahulu terkait Tata cara Pembahasan Rancangan Anggaran Daerah tersebut. Karena William itu adalah anggota Dewan sebagai fungsi Legislatif yang membahas Rancangan yang diajukan oleh Eksekutif (Pemerintah DKI). Dan mempunyai hak bertanya kepada eksekutif terkait hal-hal yang diragukan, bila dianggap tidak realistis bisa dicoret serta tidak berkoar-koar di media, atau paling tidak bisa meminta penjelasan kepada Gubernur bila dianggap ada kejanggalan.

Lebih rinci dipaparkan Burhan, sistem pengajuan RAPBD DKI menggunakan e-budgeting yang masih memiliki kekurangan terkait poin-poin yang dianggarkan oleh Gubernur.

“Nah, inikan harus ada komunikasi antara DPRD dan Gubernur,” katanya

Bila ternyata di e-budgeting yang ada saat ini tak mencantumkan beberapa poin yang akan dianggarkan oleh Gubernur. Maka perlu diadakan perbaikan sistem kedepannya, sehingga tidak menimbulkan perasangka kepada Gubernur yang seolah sengaja membuat RAPBD DKI fiktif atau tidak realistis.

“Untuk itu kami merasa tidak yakin kalo Pak Gubernur melakukan hal itu. Apalagi Pak Gubernur didampingi oleh Para Tenaga Ahli dan orang-orang yang sudah teruji kapasitas dan kredibilitasnya,” tandas Burhan.

comments

LEAVE A REPLY