Soal Pinjam Rentenir Online Yang Ramai Dibicarakan dan Meresahkan Masyarakat

215


Lensa Islam : Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK adalah sebuah lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengontrol setiap transaksi keuangan non perbankan, berjalan seiringnya waktu hingga sampai saat ini OJK dinilai telah gagal total dalam mengelola sistem keuangan dan transaksi Pear to Pear serta dapat berpotensi besar merugikan keuangan Negara serta Rakyat banyak.


Demikian yang disampaikan oleh Nicho Silalahi selaku pimpinan aksi Gerakan Bela Korban Pinjaman Online yang mengadakan aksi unjuk rasa di dpn kantor KPK pada hari Jumat (23/8/2019).


Bahkan menurut dirinya, OJK hingga saat ini disinyalir tidak memiliki nama – nama wajib pajak perusahan Fintech. Regulasi dan kebijakan dibawah kontrol OJK ini terkesan jelas membiarkan perusahaan – perusahaan yang berkedok dalam Financial Technologi (Fintech) melakukan berbagai transaksi keuangan serta praktek – praktek Bank Gelap baik dan mereka klaim sebagai Ilegal (tidak berijin) maupun yang Legal (berijin), bahkan parahnya lagi yang terdaftar OJKpun mereka biarkan melakukan transaksi keuangan yang jelas – jelas telah melanggar aturan hukum khususnya KUH Perdata pasal 1320, padahal seharusnya setiap perjanjian harus merujuk pasal 1320 KUH Perdata.


Lebih berbahayanya lagi cukup mendaftar saja ke OJK (Tidak Perlu Ijin) maka perusahan – perusahan Fintech itu bebas melakukan “Mal Praktek” dengan membuka Bank Gelap dengan sistem pinjaman atau kredit dan bisa juga disebut “Rentenir Online”


“Apakah yang dilakukan oleh para perusahan Fintech ini jelas – jelas merugikan rakyat banyak serta mampu menghancurkan perekonomian bangsa, analoginya sederhananya begini “Jika seseorang baru saja mendaftar pada fakultas kedokteran, lalu sang mahasiswa itu membuka praktek dokter, saat itu ada orang yang lagi kena penyakit datang ketempat prakteknya untuk minta pertolongan, yang ada bukannya sembuh orang yang sedang sakit itu tapi justru orang tersebut tambah parah penyakitnya bahkan bisa mati. Sebab sang mahasiwa tersebut belum mendapatkan ijin praktek, karena untuk mendapatkan ijin praktek maka mahasiswa itu harus terlebih dahulu mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan,” katanya lagi.


Namun masih menurut Nicko, sialnya OJK sebagai lembaga yang memiliki peran untuk mengawasi dan menindak malah membiarkan perusahaan – perusahan rentenir Olnline itu bebas beroperasi untuk merampok rakyat dinegri dan hingga hari ini hampir 800 aplikasi bertebaran di Internet baik itu melalui Playstore maupun diluar dari Playstore, namun dari 800 aplikasi hanya ada 7 aplikasi yang berijin dari OJK, dari antara 7 aplikasi itu yang berijin ada 6 aplikasi yang baru mendapatkan ijin dari OJK sekitar 2 bulan lalu dan itupun mereka dapatkan pasca gugatan korban rentenir online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


“Yang menjadi pertanyaan kenapa transaksi rentenir online ini terus beroprasi padahal sangat berpotensi besar melanggar hukum, selain rentenir Online ini tidak mengantongi ijin juga telah melanggar hak – hak konsumen (dari mulai penyebaran iklan yang bombastis juga tidak mengindahkan suku bunga kepatutan dan kewajaran serta secara sepihak mengatur sendiri hak dan kewajiban konsumen, padahal semestinya hal itu harus dibahas bersama antara kreditur dan debitur,” ujarnya


Dari semua pelanggaran yang dipaparkan diatas maka membuat perusahan Fintech menjadi Super Power ditambah terkesan mendapat perlindungan dari OJK (karena cukup ganya mendaftar saja pada OJK maka mereka bisa langsung beroperasi) sehingga bebas melakukan melakukan sistem penagihan yang tidak manusiawi diantarnya melakukan penyebaran data yang bertentangan dengan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “ melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.


“Serta melanggar juga UU Konsumen, bahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, pelecehan seksual yang sangat menimbulkan keresahan sosial bagi para debitur maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah merugikan masyarakat baik secara materil dan imateril.


“Pendek kata perusahan Industri Fintech ini telah melakukan banyak kejahatan secara verbal (terus menerus ), baik secara perdata maupun secara pidana (seperti korupsi, penggelapan pajak, pencurian data, fitnah, teror, dll) serta secara sengaja melakukan pelanggaran UU ITE maupun UU konsumen dan UU lainnya.


Atas dasar berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahan – Perusahan Fintech itulah menunjukan ketidak becusan OJK dan dugaan kuat telah terjadi “Penyelewengan Kekuasaan” dalam menjalankan tugasnya sebagai Regulator yang berperan sebagai pengawas dan penindak, karena hingga hari ini tidak ada satupun perusahan Fintech itu yang diseret OJK untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.


“Berdasarkan itu juga kami dari Gerakan Bela Korban Pinjaman Online mendesak Bapak Presiden Jokowi untuk segera Membubarkan OJK serta mengembalikan peran Bank Indonesia sebagai pengelola dan pengawas serta penindakan dalam sektor keuangan,” pungkasnya.

comments

LEAVE A REPLY