Simposium Ketahanan Nasional Bahas Energi Nuklir Sebagai Energi Terbarukan

27

Lensa Islam – Indonesia masih menghadapi persoalan untuk mencapai target pembangunan bidang energi. Ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi, yaitu sebesar 38,81% dari total konsumsi energi nasional, sedangkan untuk gas dan batubara mencapai 19,67% dan 32,97%.

Pada sisi lain, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih belum mencapai target yang ditentukan, baru mencapai 8,55% dari total konsumsi energi nasional. Peristiwa padamnya aliran listrik PLN (blackout) wilayah Jabodetabek pada tanggal 4 Agustus 2019 dapat dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa karena telah menimbulkan berbagai dampak kerugian baik sosial, ekonomi maupun keamanan publik.

Dampak blackout dapat dianggap sebagai wujud ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi darurat yang diakibatkan kegagalan di sektor energi listrik, dan lebih jauh lagi hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi kita masih beresiko, dan pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, papar Sekjen Wantanas Lakdya Achmad Jamaludin dalam simposium Ketahanan Nasional yang di selenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia pada Selasa 14 Januari 2020 di Ruang Pertemuan Rimbawan I Manggala Wanabhakti.

Wawan H Purwanto, Jubir Badan Intelijen Negara dalam paparannya mewakili Kepala BIN mengatakan dalam upaya terus mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam rangka menjaga ketahanan nasional diperlukan Langkah-langkah antara lain pertama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca agar tertanam dan menjadi budaya di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda;

kedua, optimalisasi peran perpustakaan di sekolah maupun fasilitas umum lainnya, serta digitalisasi informasi untuk menunjang kebutuhan informasi masyarakat; ketiga, sinkronisasi untuk bekerjasama melawan hoaks diberbagai media, dengan aktif melakukan kontra narasi terhadap hoaks yang sedang berkembang di masyarakat; keempat, memperkuat nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa bangsa untuk menangkal setiap potensi ATHG dan proxy asing yang dapat memecah belah NKRI.

Untuk upaya menjaga tapak, merawat peradaban, mewujudkan ketahanan nasional dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI; pada hamparan Indonesia yang beragam dan luas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya untuk merawat peradaban diberbagai tapak dan berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang semakin memeratakan kesejahteraan antar wilayah, lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali berada pada toleransi perikehidupan manusia ditengah kebutuhan pembangunan nasional yang terus tumbuh ujar Helmi Basalamah dalam paparannya mewakili Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Adapun untuk acara diskusi simposium ini dipandu oleh Ketua Keluarga Alumni IPB (KAM IPB), Titik Wijayanti dan terselenggara atas kerjasama KNPI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dewan Ketahanan Nasional.

Sedangkan dalam sesi kedua dalam paparannya Haryanto Asda II yang mewakili Bupati Karawang menyampaikan daerah Pertanian seperti Karawang kebijakan impor beras tidak dilakukan saat panen raya dan adanya Perda 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani serta Perda nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bayu A Yulianto, akademisi dan pengamat sosiologi mengatakan penguatan ketahanan nasional dalam sumber daya alam – lingkungan hidup adalah memperkuat ketahanan pangan, energi dan air.

Sekjen DPP KNPI, Jackson Kumaat, menambahkan pentingnya menjaga konsensus nasional Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Sumpah Pemuda selain itu untuk menguatkan ketahanan nasional perlunya berdikari dalam bidang energi.

Pada penghujung acara Ketua Panitia, Yayat Dinar membacakan poin – poin kesimpulan dan rekomendasi KNPI dalam simposium Ketahanan Nasional antara lain sebagai berikut :

1. KNPI mendorong ketahanan nasional terutama pengembangan energi nuklir untuk kemanfaatan energi untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan Nasional.

2. KNPI mendorong Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan stop alih fungsi lahan pertanian

3. KNPI mendorong Perlindungan dan pemberdayaan petani /kesejahteraan petani guna kedaulatan dan ketahanan pangan nasional serta mendorong program Tanah Objek Reforma Agraria atau Tanah Untuk Penggarap

4. KNPI mendorong dan mengajak stakeholder untuk membangun literasi publik yang mencerahkan, menyadarkan dan mencerdaskan guna kontra opini yang bersifat hoax dan Hate Speech

5. KNPI terus mendorong, mengamalkan dan membumikan Konsensus Nasional; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Sumpah Pemuda.

comments

LEAVE A REPLY