Sertifikasi Halal Produk Industri akan Dikoordinasikan oleh OKI

13

Lensaislam.com : Proses sertifikasi halal oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan dikordinir oleh Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, kamar dagang, industri dan pertanian yang berafiliasi pada organisasi tersebut.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Komite Timur Tengah dan OKI Mohammad Bawazeer mengatakan anggota-anggota ICCIA dalam sidang tahunan di Jakarta 22-23 Oktober akan menandatangani halal agreement. Dengan kesepakatan ini, barang yang beredar akan mendapatkan stempel halal dari ICCIA dan lembaga sertifikasi lokal.

“Ini baik, tidak menimbulkan high cost,” ujar dia saat memberikan keterangan tentang penyelenggaraan sidang tahunan ICCIA, di Jakarta, Selasa.

Kesepakatan ini menurut Bawazeer akan menjawab kekhawatiran kalangan soal implementasi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Oktober 2019 mendatang yang dianggap akan mempersulit usaha mereka. Dengan kesepakatan ini, produk yang sudah disertifikasi bisa dipasarkan ke seluruh negara-negara anggota OKI.

Menurut dia, UU JPH sama sekali tidak menghambat pengusaha, terutama sektor farmasi serta makanan-minuman. Namun, hal itu merupakan konsekuensi dari perkembangan industri halal global. Jika tidak disiapkan, maka pelaku industri dalam negeri akan gagap dan tidak bisa mengambil bagian dalam rantai industri halal.

“Nilainya kini sudah USD4 miliar. Kita ambil 10 persen saja sudah besar itu,” ujar dia.

“Kadin mendorong UU ini tidak merugikan pengusaha.”

Pada dasarnya, UU JPH menurut Bawazeer melakukan mengubah sistem sertifikasi yang sebelumnya terpusat di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi tersentralisasi oleh lembaga penjamin halal yang disahkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ini positif, akan ada ratusan LPH. Jadi pengusaha dari Makasar tidak perlu ke Jakarta untuk mendapat sertifikat halal, cukup di kota asal. Apalagi bisa dilakukan secara online,” ujar dia.

Ketua Kadin Roslan Roeslani mengatakan dunia usaha pada awalnya agak khawatir jika UU JPH bisa mengganggu iklim investasi. Misanya sektor farmasi akan kesulitan mendatangkan barang ke Indonesia jika semuanya harus mendapat sertifikat halal dan menambah biaya produksi.

“UU JPH harus jalan, tapi tidak boleh mengganggu perdagangan investasi. Musti seimbang, “ujar dia.

Kalangan industri meminta implementasi UU JPH tidak menambah biaya produksi, tidak berbelit-belit dan tersedia lembaga penjamin halal (LPH) dalam jumlah yang cukup dan mempunyai sumber daya mumpuni. Selain itu, proses sertifikasi juga terukur baik secara waktu, biaya maupun prosesnya.

“Kalau kurang lembaga pemberi sertifikat halal kan jadi kendala,” ujar dia.

“Sertifikasi kalau bisa online saja. Kita libatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), mudah-mudahan hasilnya bisa menunjang dunia usaha,” ujar dia.

Ketua Kadin Komite Timur Tengah dan OKI Fachri Thaib mengatakan pasar global produk halal diincar oleh negara-negara yang bahkan penduduk muslimnya minoritas. Seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Belanda dan Australia yang masing-masing sudah mempunyai kawasan industri halal.

Sedangkan ekspor Indonesia ke negara-negara timur tengah hanya lima persen dari total ekspor.

Perkembangan industri dan konsumen halal di dunia menurut Fachri pada suatu saat akan membuat semua produk yang beredar bersertifikat halal.

“Banyak eksportir kita sekarang masih menolak. Tapi suatu hari nanti itu harus, karena kalau tidak siap kita akan ditinggal. Mereka cari negara yang bisa sediakan produk halal,” ujar dia.

Sumber : Anadolu Agency

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here