Salurkan Dana untuk Rohingya Melalui Pemerintah Myanmar, Lembaga Kemanusiaan Kecam Bank Dunia

139

Lensaislam.com : Bank Dunia dikecam oleh lembaga kemanusiaan dan kelompok pembela HAM karena menyalurkan dana pembangunan senilai $100 juta dolar AS untuk Rohingya melalui pemerintah Myanmar. Organisasi tersebut mengatakan bahwa hal itu akan semakin memperburuk ketegagangan di wilayah tersebut.

“Sulit membayangkan bagaimana pemulihan dan pembangunan yang berarti dimungkinkan di Rakhine tanpa mengatasi masalah hak asasi manusia yang mendasar yang saat ini berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat,” kata pernyataan lebih dari belasan organisasi NGO kepada Bank Dunia, seperti dilansir dari Al Jazeera, Ahad, (19/5/2019).

Negara bagian barat Rakhine telah menjadi tempat aksi kekerasan oleh militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya yang mengakibatkan lebih dari 730.000 orang melakukan eksodus ke Bangladesh. Banyak Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sekarang berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Di samping itu, etnis Rohingya juga ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar.

Sementara itu, Tim misi pencarian fakta PBB, yang menyerukan penuntutan para jenderal Myanmar atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida mengatakan bahwa mereka tidak melihat bukti bahwa Pemerintah Myanmar sedang mencoba untuk menyelesaikan krisis atau memfasilitasi pengembalian yang aman bagi para pengungsi.

Dana bantuan dari Bank Dunia berasal dari pertemuan antara pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan wakil presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Asia Pasifik, Victoria Kwakwa pada bulan Juli tahun lalu. Suu Kyi yang mendapatkan kritikan dari dunia internasional mengatakan bahwa pembangunan adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai krisis di Rakhine.

Diskusi awal tentang proyek pembangunan dengan para aktivis dan pekerja bantuan memicu kekhawatiran bahwa suntikan dana dari Bank Dunia kontraproduktif di wilayah tersebut. Sementara ratusan ribu warga Muslim Rohingya tetap dalam kondisi yang oleh Amnesty International dan kelompok-kelompok HAM digambarkan sebagai “apartheid “.

Lembaga-lembaga Kemanusiaan tersebut mengatakan bahwa Bank Dunia perlu memastikan etnis Muslim di Rakhine memiliki akses ke kewarganegaraan dan kebebasan bergerak. “Jika pemerintah Myanmar tidak memberikan kebebasan bergerak dan menyelesaikan masalah HAM lainnya di Rakhine, proyek pembangunan hanya akan memperburuk daripada mengurangi ketegangan sosial,” kata pernyataan tersebut. (DH/MTD)

Sumber : Al Jazeera | Redaktur : Hermanto Deli

Berikan Tanggapan Anda

comments

LEAVE A REPLY