KPAI : Pendidikan bukan hanya semikro persekolahan Pak Menteri Nadiem

191

“Education more than just schooling Its evolving capacity not revolution”

Lensa Islam : Heboh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim hendak mengubah kebijakan pendidikan anak. Apa hendak diubah? Mengabdi pada kebijakan demi pasar, atau hak tumbuh kembang anak (development rights)?Bukankah education rights hanya sebagian saja dari development rights. Keduanya saling isi bukan saling menegasi. Patut publik kuatir ubah kebijakan pendidikan berdalih revolusi teknologi industri, namun berdampak abai pada hal mendasar. Apa itu pak Menteri? Hak tumbuh kembang anak! Yang eksplisit dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Perlindungan Anak. Bahkan konstitusi Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

Sesuai dengan KHA dan UU Perlindungan Anak pun Konstitusi Hak Anak, hak tumbuh kembang itu adalah Asas. Itu adalah prinsip. Asas-lah yang mengayomi norma, pun sekadar hukum kebijakan (beleids regel). Bukan sebaliknya. Jangan berpikir sungsang.

Ibarat pohon, tumbuh kembang anak adalah pokoknya. Pendidikan adalah dahannya, dan sekolah mungkin ranting kecil saja yang tegak pada peradaban hutan belantara.

Kemerdekaan yang di dambakan sebuah ranting adalah kemerdekaan untuk bisa tumbuh kembang ke segala arah, namun tetap terikat pada dahan terlebih pokoknya. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar ketika sang ranting, di arahkan untuk “merdeka” namun melupakan pada keniscayaan adanya dahan dan pokok pohon itu sendiri.

Sejalan dengan itu, paradigma juncto Asas The Best Interest of Child –kepentingan terbaik untuk anak–, perlu menjadi rujukan utama alias paramount consideration. Life span development dalam siklus kehidupan anak bukanlah proses revolusi, ia merupakan sebuah proses evolusi yang harus dilalui berdasarkan siklus normal yang menjadi fitrah anak tersebut.

Pak Nadiem Yth. Ada fase-fase tumbuh kembang yang tetap harus dilalui secara alamiah, dan itulah bertitel sebagai fitrah. Konvensi Hak Anak, mencegah sang dewasa –termasuk kebijakan negara yang disetting orang dewasa, apalagi tanpa mendengar suara anak– menjadi aniaya pada anak yang masih perlu perlindungan. Bahkan wajib, dalam keadaan darurat sekali pun. Dalam perang darat sekali pun. Dalam perang teknologi informasi sekali pun. Dalam perang gagasan dan pandangan idiologis sekali pun.

Perlindungan anak adalah pandangan hidup bangsa-bangsa beradab di segenap penjuru dunia.

Pak Nadiem Yth. Perlindungan anak adalah menjaga mulia generasi (generation protection) dari isme-isme pengurangan apalagi pemusnahan watak kemanusiaannya, ataupun hanya sebagai pengkerdilan hak tumbuh kembang anak. Itu demi menjaga sang hak hidup anak dan hak kelangsungan hidup anak, yang tak boleh dikurangi walau sedikit.

Merujuk pada para pakar anak, sebutlah Piaget, Montesorry pun Ericson yang mengingatkan bahwa saat anak baru mampu berfikir faktual tak mungkin dipaksakan untuk berfikir secara kontekstual apalagi hal yang imajinatif, karena ini akan merusak sistem perserabutan syaraf otaknya di kemudian hari.

Ada tahapan usia yang senafas dengan tahapan perkembangan biologis yang harus jadi dasar pertimbangan, bukan pada tahapan periodisasi pemerintahan. Karena itu, cukuplah kasus stunting fisik karena malnutrisi yang menjadi masalah bangsa ini, tak perlu lagi ada stunting pemikiran karena revolusi yang tak semestinya terjadi.

Pekik merdeka yang sedang dikumandangkan itu, sebenarnya tidak tepat jika dilekatkan pada anak. Dari fitrahnya anak itu adalah merdeka, merdeka berekspresi, merdeka menyatakan kehendak hatinya, merdeka tak kepalang tanggung atas dirinya.

Justru kita sang dewasa yang kerap mengungkung kemerdekaan mereka dengan tak mau faham pada Asas The Best Interest of Child, atau memaksakan kepentingan ataupun ambisi tertentu. Ingatkah ketika Howard Gardner mengingatkan tentang Multiple Intellegent (kecerdasan Jamak), kita malah mengagungkan kecerdasan kognisi yang mampu memberangus kecerdasan-kecerdasan lainnya, seolah kita menginginkan produksi generasi kita seragam, sementara Tuhan saja menciptakan manusia dalam keadaan unik.

KPAI meminta agar pertimbangan Konvensi Hak Anak, juga menjadi rujukan pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya semikro persekolahan, biarkan anak menjalaninya dengan evolving capacity not just like (gadget) revoluting. Tabik.

Sitti Hikmawatty
Komisioner KPAI

comments

LEAVE A REPLY