KPAI : Mohon Prioritaskan Anak di Wamena

86

Lensa Islam : Tragedi kemanusiaan di Kabupaten Wamena, Papua telah menorehkan duka yang mendalam bukan saja bagi keluarga korban, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui tragedi tersebut telah merenggut puluhan korban jiwa, korban luka-luka, dan harta (pribadi maupun umum).

Selain itu, ribuan rakyat terpaksa harus mengungsi dalam ketakutan dan kekhawatiran kelamnya masa depan. Tak sedikit korban yang jatuh berasal dari lingkungan anak-anak yang bahkan tidak memahami apa yang saat ini sebenarnya tengah terjadi.

Menyikapi keadaan yang demikian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pernyataan sikapnya yang disampaikan oleh Sitti Hikmawatty selaku salah seorang Komisioner KPAI

Lembaga pemerintah untuk urusan perlindungan anak itu meminta agar Pemerintah segera melakukan perlindungan khusus pada anak, sebagaimana yang tercantum dalam UU no 35 tahun 2014, pasal 59 terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa : ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan kepada : a. Anak dalam situasi darurat; b……. dst.
Selanjutnya dalam pasai 60 dikatakan : Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. Anak yang menjadi pengungsi; b. Anak korban kerusuhan; c. Anak korban bencana alam; dan d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

“Meminta pada stake holders terkait, mulai dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, beserta TNI dan Kepolisian untuk segera melakukan hal-hal yang dapat mempercepat kondusifitas keadaan di lapangan, hal ini perlu dilakukan terutama mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dan lebih parah lagi, terutama dari kalangan anak-anak teresebut,” ujarnya

Begitu juga meminta kepada khususnya Pemerintah dan unsur lainnya yang mendukung untuk lebih mengoptimalkan upaya pemulihan kesehatan anak dan penanganan psikologis post traumatic pada anak.

Hal ini diperlukan anak sebagai pemenuhan jaminan tumbuh kembang yang terbaik bagi anak, sesuai nilai-nilai Konvensi Hak anak yang di anut oleh Bangsa Indonesia, khususnya pasal 6 Konvensi Hak Anak (KHA) dimana disampaikan bahwa : Negara peserta menjamin hak hidup (right to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and development of the child).

“Masalah HAM adalah tanggung jawab Negara terutama perintah, sesuai Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” ujar Siti Hikmawatty

Dan ini diperkuat lagi dalam UU HAM pasal 71 : “Pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati dan melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Oleh karena itu, setiap upaya penanganan keadaan kedaruratan tertentu, tetap perlu mengutamakan penghormatan pada HAM ini.

“KPAI sebagai bagian dari NHRI (National Human Right in Indonesia) terbuka pada masukan-masukan yang disampaikan secara baik dan untuk kemajuan yang terbaik khususnya perlindungan HAM pada anak,” pungkasnya

Berikan Tanggapan Anda

comments

LEAVE A REPLY